Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

Potensi Pengenaan Pajak Restoran Kepada Pedagang Kaki Lima Kuliner Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Adhitama Putra Avianto

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Apartemen oleh Pemerintah Kota Bandung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAKPENGHASILAN TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN OVER THE TOP ASING SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN IZIN PABRIK BUNGA API PT. PANCA BUANA CAHAYA SUKSES DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA GUGATAN PT. MARVELZON INDONESIA TERHADAP BUPATI CIAMIS ATAS DITOLAKNYA PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PASIR BESI DI LAUT LEPAS PESISIR PANTAI SELATAN KABUPATEN CIAMIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM MENENTUKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU SEBAGAI DASAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2008 DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 361 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog